Suma.id: Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, mengajak Bupati dan Wali Kota bersinergi mengawal pengawasan program Sumsel lumbung pangan nasional.
Hal itu diungkapkan Herman Deru saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) 2021 yang digelar Badan Pemeriksan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Sumsel di Hotel Aryaduta Palembang.
“Ini adalah Rakor pertama bersama Bupati dan Wali Kota serta instansi teknis dan pengawasan. Dari Rakor ini kita harapkan dapat mengoptimalisasikan peran dan fungsi semua jajaran di Pemprov Sumsel untuk mewujudkan program Sumsel lumbung pangan nasional,” kata Deru, Selasa, 6 April 2021.
Deru mengatakan dalam masa pandemi covid-19 sektor pertanian di Sumsel masih memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurutnya Sumsel juga dengan kondisi geografis memiliki potensi sumber daya pertanian yang sangat besar bahkan jumlah produksi padi masuk dalam lima besar nasional.
“Karena itu Pemprov mencanangkan Sumsel menjadi lumbung pangan dan menargetkan menjadi Provinsi dengan produksi padi nomor tiga secara nasional,” jelasnya.
Deru menjelaskan pembangunan bidang pertanian termasuk dalam misi pertama dan sasaran ketiga yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.
“Bagaimana metode pengawasan yang akan dilakukan instansi berwenang baik BOKP maupun inspektorat tadi sudah kita bahas dari ulu ke hilir sektor pertanian. Ini butuh kerja parsial karena permasalahannya sangat kompleks mulai dari petani sampai regulasi,” ungkapnya.
Adapun Rakorwasinkeubang ini merupakan langkah awal dalam menyatukan derap langkah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Sumsel untuk memgawal tata kelola keuangan dan program pembangunan.
Dimana saat ini dimulai dengan mengawal program bidang pertanian khususnya produksi beras untuk tercapainya peningkatan produksi pertanian Sumsel menuju lumbung pangan nasional.
“Ini akan menjadi langkah awal kita menyamakan persepsi untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil agar dapat mengawal prestasi dan meningkatkan kolaborasi, sinergitas, kerjasama dalam pengawasan,” ujarnya.
Sementara Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Sumsel, Salamat Simanullang, mengatakan pihaknya mengajak semua berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan di Sumsel.
“Kita tahu penyelenggaraan pembangunan di daerah banyak tantangannya. Dimana beberapa sasaran pembangunan di berbagai daerah belum dapat diwujudkan,” kata Salamat.
Menurutnya selain itu dalam pengawasan yang dilakukan BPKP RI masih menemukan progam yang belum dirancang dengan baik dan terkotak-kotak.
Maka dari itu, pihaknya menilai perlunya koordinasi dan harmonisasi antar semua pihak terkait untuk pengalawan akuntabilitas keuangan di Sumsel.
“Terimakasih kepada Gubernur Sumsel dan kepala daerah Bupati dan Wali Kota atas penyelenggaraan ini. BPKP siap berkolaborasi dalam peningkatan kualitas. Semoga dalam pengawasan akuntabilitas ini selalu dimudahkan,” ujarnya. (Med)
