Suma.id: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Solok segera merealisasikan kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) 2023. Bantuan bedah rumah diberikan kepada 103 unit dengan anggaran sebesar Rp3,605 miliar.
Kepala Dinas Perkim Kota Solok Hanif mengatakan program bantuan RTLH tahun anggaran 2023 yang merupakan program rutin Dinas Perkim tersebut telah dilaksanakan dari 2017.
Hingga tahun 2022 lalu pemerintahan Kota Solok telah melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan RTLH sebanyak 1.134 unit rumah tersebar di 13 kelurahan di Kota Solok.
Baca Juga: Program Bedah Rumah Bisa Menggunakan Anggaran Dana Desa 2023
“Secara maraton, di dua tempat berbeda Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim melaksanakan sosialisasi terkait kelanjutan dari program yang telah dimulai tahapannya sejak Maret 2023 yang lalu,” katanya, Senin, 29 Mei 2023.
Sebelumnya, kata dia Dinas perkim telah melakukan sosialisasi yang diawali dengan mengundang 13 lurah se-Kota Solok di ruang rapat Dinas Perkim Kota Solok untuk pembahasan bantuan bedah rumah di daerah itu.
Baca Juga: Pemkot Bandar Lampung Coret Program Bedah Rumah dalam Anggaran Penanganan Inflasi
Hanif juga menyampaikan beberapa hal penting yang harus diketahui oleh para aparat di kelurahan terkait siapa saja warganya yang pada tahun ini mendapat bantuan RTLH.
“Karena calon penerima bantuan tidak saja warga yang diusulkan dari RT/RW dan kelurahan, tapi juga ada dari Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD dan usulan dari unsur pimpinan,” jelasnya.
Baca Juga: IKAPTK Lampung Bedah Rumah Warga Prasejahtera
Selain itu, seluruh calon penerima bantuan RTLH tahun ini juga dikumpulkan untuk menerima arahan serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah kegiatan pembangunan RTLH terlaksana.
Para calon penerima bantuan juga diberi pembekalan berupa pembentukan kelompok untuk memudahkan dalam komunikasi baik antar calon penerima maupun dengan Dinas Perkim.
Ia mengharapkan melalui pengumpulan calon penerima dapat memudahkan jalannya kegiatan bedah rumah. Misalnya, jika dalam proses pembangunan terjadi permasalahan di lapangan maka ketua kelompok nanti yang akan berkomunikasi dengan tim pelaksana RTLH.
“Alhamdulillah sudah terbentuk beberapa kelompok dari tiap-tiap kelurahan yang nantinya akan secara berkala melakukan koordinasi dengan tim pelaksana RTLH hingga proses pembangunan terlaksana,” ungkapnya. (MED)
