Monday, November 23, 2026
Sumatra Inspirasi Indonesia
  • HIBURAN
  • KESEHATAN
  • TEKNOLOGI
  • OLAHRAGA
  • MUSIK
  • FILM
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Sumatra Inspirasi Indonesia
  • HIBURAN
  • KESEHATAN
  • TEKNOLOGI
  • OLAHRAGA
  • MUSIK
  • FILM
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Sumatra Inspirasi Indonesia
Beranda BERITA UTAMA

Masyarakat Paling Dirugikan atas Kasus Suap Proyek Irigasi di Muba

Sri Agustina Editor Sri Agustina
17/10/2021 09:20
in BERITA UTAMA, PALEMBANG, TRANS SUMATRA
A A
Masyarakat Paling Dirugikan atas Kasus Suap Proyek Irigasi di Muba
Share on FacebookShare on Twitter

Suma.id: Masyarakat yang paling dirugikan atas terungkapnya kasus dugaan suap yang dilakukan kepala daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur irigasi pengairan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Hal itu dikatakan Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya Dr M Husni Tamrin.

“Jelas ada opportunity cost misalnya katakanlah biaya infrastruktur lalu dikurangi nilai gratifikasi, sisanya itulah manfaat yang diterima masyarakat, sehingga dalam hal ini ada manfaat masyarakat yang dicuri dalam hal ini masyarakat paling dirugikan,” kata Husni Tamrin di Palembang, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Menurut dia, terungkapnya dugaan gratifikasi tersebut tergolong sangat tragis sekaligus memprihatinkan.

BacaJuga

Harga Emas Antam Hari Ini 6 Mei 2026 Naik Tajam ke Rp2,79 Juta per Gram

Nasib Pemilu 2029 Tanpa Kepastian, TePi Indonesia Desak DPR dan Pemerintah Bahas RUU Pemilu

Polsek Waru Amankan 4 Remaja Pembuat Konten Pocong yang Resahkan Warga

Waspada Cuaca Ekstrem dan Potensi Banjir di Jakarta Awal Mei 2026

Sebab semestinya seorang kepala daerah dapat merealisasikan pembangunan daerah karena itu demi kemaslahatan masyarakatnya secara maksimal.

“Kejadian ini sangat memprihatinkan pastinya,” ujarnya.

Dia menilai dari segi kebijakan publik peristiwa tersebut dapat terjadi karena ada indikasi lemahnya pengawasan atau kontrol dari otoritas terkait dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di daerah.

Sehingga akhirnya yang didapat hanya sebatas rentetan penangkapan. Padahal seharusnya, sistem birokrasi itu merupakan suatu sistem yang mekanistis yang berjalan sendirinya sehingga potensi penyalahgunaan wewenang atau moral hazard ini bisa ditekan sedemikian rupa.

“Maka poinnya itu berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem pengawasan birokrasi pemerintahan ke depan. Sehingga moral hazard ini bisa ditekan sedemikian rupa,” ujarnya.

Lalu lanjutnya, dari segi politis tentu peristiwa ini telah mencederai kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan atau yang lebih besar terhadap sistem demokrasi yang ada.

Maka untuk mengembalikan kepercayaan publik atas kondisi itu juga merupakan bagian tanggung jawab dari partai politik.

Sebab ada tanggung jawab moral dari partai politik untuk mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana good government itu.

Namun yang terjadi saat ini partai politik cenderung menerapkan mentalitas silo atau bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan partai masing-masing sehingga kepentingan masyarakat terkesampingkan.

“Kita tidak bisa larut dalam kondisi ini. Sebaiknya semua bersinergi bersama-sama memberikan kontrol yang sedemikian rupa untuk mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur irigasi pengairan di Kabupaten Musi Banyuasin itu terungkap setelah penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Jumat (15/10) malam.

Dari operasi tersebut penyidik KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, pada Sabtu (16/10).

Masing-masing ialah Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (HM), Kepala Bidang SDA PUPR (EU) mereka selaku penerima suap dan kontraktor swasta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SUH) pemberi suap.

“Keempat tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK,” kata Wakil Ketua KPK RI Alexsander Marwata di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, konstruksi perkara yang terjadi sebagai berikut, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan proyek yang bersumber dari dana APBD dan APBD-P 2021 dan bantuan keuangan provinsi diantaranya di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek tersebut diduga telah ada arahan dari tersangka DRA kepada HN, EU dan beberapa pejabat lain di lingkungan PUPR itu agar dalam proses lelang direkayasa demikian rupa diantaranya membuat lis daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan jadi pelaksana pekerjaan tersebut. (ANT)

Tags: Bupati MubakorupsiOTT KPKSumsel
Posting Sebelumnya

Ini Cara Aman Bertransaksi Digital

Posting berikutnya

Bupati Karangasem Tinjau Lokasi Gempa

Sri Agustina

Sri Agustina

BeritaTerkait

Sidang Putusan Korupsi LNG Pertamina: Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani Divonis Hari Ini

Sidang Putusan Korupsi LNG Pertamina: Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani Divonis Hari Ini

04/05/2026 11:29
Kasus Narkoba di Sumsel Turun Selama September 2021

Sumsel Peringkat Kedua Pemakai Narkoba Terbanyak di Indonesia

11/08/2023 19:07
Hujan Deras Sebabkan Tanah Longsor di Kabupaten OKU Selatan

Hujan Deras Sebabkan Tanah Longsor di Kabupaten OKU Selatan

18/07/2023 19:52
PUPR Bangun Rusun Santri di Ponpes Banyuasin Dirancang Tipe Barak Mini

PUPR Bangun Rusun Santri di Ponpes Banyuasin Dirancang Tipe Barak Mini

07/07/2023 15:09
Pelajar Tewas dengan 45 Luka Tusuk, Polisi Temukan Pisau Bergagang Kepala Harimau

Pelajar Tewas dengan 45 Luka Tusuk, Polisi Temukan Pisau Bergagang Kepala Harimau

12/06/2023 11:49
Posting berikutnya
Gempa Magnitudo 5.6 Guncang Calang Aceh Jaya

Bupati Karangasem Tinjau Lokasi Gempa

Tekan Sebaran Covid-29, Aceh Barat Bagikan Masker kepada Warga

Pepmrov Riau Ajak Santri Belajar Wirausaha

Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 Babel Baru 25,88 Persen

Covid-19 di Lampung Bertambah 15 Kasus

Akhirnya Piala Thomas Milik Indonesia

Akhirnya Piala Thomas Milik Indonesia

BAKTI Kominfo Tingkatkan Akses Komunikasi dan Internet di Mahakam Ulu

BAKTI Kominfo Tingkatkan Akses Komunikasi dan Internet di Mahakam Ulu

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil

Berita Lainnya

Sashya Subono Halse: Animator Indonesia di Balik Film Hollywood Ternama 2025

Sashya Subono Halse: Animator Indonesia di Balik Film Hollywood Ternama 2025

15/08/2025 10:00
Pemkab Indragiri Hilir Jajal Sekolah Tatap Muka Mulai 15 Februari

Indragiri Hilir Mulai Sekolah Tatap Muka 15 Februari

03/02/2021 12:12
Delapan Warga di Kerpi Meninggal Akibat HIV

Delapan Warga di Kerpi Meninggal Akibat HIV

05/08/2022 18:08
Jual 7,8 Kg Sisik Trenggiling, Dua Pemuda Ditangkap

Jual 7,8 Kg Sisik Trenggiling, Dua Pemuda Ditangkap

30/09/2021 16:03
Masuk Mal di Palembang Tak Gunakan Sertifikat Vaksin Suma.id: Wali Kota Palembang, Harnojoyo, memastikan mal di wilayahnya tidak akan menerapkan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksin covid-19 untuk masyarakat jika ingin masuk ke mal. Pasalnya capaian vaksinasi di Palembang saat ini masih rendah. "Kita (Palembang) tidak ada aturan penggunaan bukti vaksin covid-19 jika ke mal, karena capaian vaksinasi pun masih rendah," kata Harnojoyo di Palembang, Jumat, 13 Agustus 2021. Harnojoyo menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi vaksinasi covid-19 di Palembang saat ini dari total sasaran 1.242.206 warga, untuk dosis pertama baru terealisasi 28,45% dan dosis kedua 18,18%. "Belum semua orang divaksin, kendalanya karena minimnya stok vaksin," jelasnya. Selain itu pihaknya memastikan bahwa saat ini mal masih ditutup karena Palembang masih menerapkan perpanjangan PPKM Level 4 hingga 23 Agustus 2021. "Mal belum dibuka bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat sehingga kasus penularan covid-19 bisa ditekan," ungkapnya. Sementara Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menolak rencana kebijakan masuk ke mal atau tempat publik lainnya dengan menggunakan kartu vaksin. Menurutnya kebijakan tersebut bisa berlaku jika serapan dan penyaluran vaksin ke daerah sudah tidak terhambat. "Kita tak bisa menyarankan di Sumsel kartu vaksin untuk mengakses tempat-tempat publik. Karena vaksin kita tidak maksimal hanya baru 15 persen," ujarnya.

Masuk Mal di Palembang Tak Gunakan Sertifikat Vaksin

13/08/2021 17:08
Sumatra Inspirasi Indonesia

Copyright © 2021 SUMA.ID All-Rights-Reserved

Suma.id menjadi rumah berita dan informasi dari seluruh wilayah di Sumatra, termasuk Lampung, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, sampai Nangroe Aceh Darusalam. Suma.id tampil dalam wujud multimedia. Konten tidak hanya berupa teks dan foto, tetapi juga video, audio, grafis, dan videografis. Dengan tidak meninggalkan berita-berita nasional dan internasional

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber

Follow Us

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • HIBURAN
  • KESEHATAN
  • TEKNOLOGI
  • OLAHRAGA
  • MUSIK
  • FILM

Copyright © 2021 SUMA.ID All-Rights-Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist