Suma.id: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi Aceh hingga tingkat pemerintahan gampong (desa) menaati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang telah diterapkan.
“Seluruh komponen masyarakat harus dilibatkan untuk menghalau penularan covid-19,” kata Doni dalam rapat koordinasi penanganan covid-19 dan mitigasi bencana di Aceh, Rabu, 21 April 2021.
Ia mengatakan, salah satu cara menghalau penularan covid-19 menjelang Lebaran dengan menunda mudik. Doni mengingatkan, jangan sampai mudik malah menjadi tragis karena menularkan covid-19 ke kampung halaman.
“Ingatkan selalu, tidak boleh kendor. Jangan lengah, covid belum berakhir. Belum ada pakar yang menjamin kapan berakhir,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan permohonan pengembangan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) lantaran sempat terjadi lonjakan kasus pada September 2020. Rumah sakit di Aceh kewalahan menghadapi lonjakan pasien.
“Banyak pasien dari kabupaten dan kota dirujuk ke rumah sakit ini. Kondisi ini yang mendorong kami mengajukan permohonan kepada BNPB guna mendukung keberadaan RSUDZA sebagai rumah sakit rujukan covid-19,” kata Nova.
Permohonan tersebut disetujui Pemerintah Pusat, pada awal November 2020 proyek pengembangan dilakukan di kompleks lama RSUDZA. Pembangunannya selesai Desember 2020.
“Kami sangat bersyukur, sebab pengembangan ini telah menambah ruang observant dan ruang isolasi, sehingga dapat terhindar dari kondisi kesulitan ruang dan tempat dalam menangani pasien,” ujarnya
Selain RSUDZA, rumah sakit di Aceh yang telah ditetapkan sebagai rujukan covid-19 adalah RSUD Cut Meutia, Lhokseumawe. Nova berharap BNPB juga mendukung pengembangan rumah sakit tersebut agar penanganan covid-19 di pesisir timur Aceh berjalan optimal.
“Sehingga tidak semua pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA),” jelasnya. (Medcom.id)
