Suma.id: Pemerintah menganggarkan Rp6,95 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng agar menjaga daya beli masyarakat seiring dengan harga bahan pangan tersebut yang melambung.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dalam memberikan bantuan untuk minyak goreng tersebut, pemerintah sepakat untuk membagikannya dalam dua skema, yaitu melalui program bantuan sosial pangan oleh Kementerian Sosial dan bantuan sosial pangan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN).
“BLT minyak goreng ada yang menjadi rumpun program bantuan sosial pangan yang akan ada di Kemensos dan sebagian menjadi rumpun BTPKLWN bersama TNI-POlri,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat, 8 April 2022.
<span;>Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata merinci dana BLT minyak goreng tersebut.
Untuk BLT minyak goreng melalui Kemensos pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6,2 triliun. Sedangkan untuk BLT minyak goreng melalui program BT-PKLWN, pemerintah menyiapkan anggaran Rp750 miliar.
“Ini danannya kita bisa gunakan dana yang sudah kami salurkan ke TNI polri untuk BT-PKLWN dan Kemensos untuk keluarga penerima PKH dan bansos pangan sebelumnya,” rinci Isa.
Adapun terkait jumlah penerima, Susiwijono menambahkan, pada program BLT minyak goreng kementerian sosial akan diberikan kepada 20,56 juta KPM, yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT dan 1,85 juta PKL non BPNT.
Sementara untuk BLT minyak goreng yang disalurkan melalui program BP-PKLWN akan diberikan kepada 2,5 juta PKL dan warung makanan. Pemerintah berharap adanya bantuan ini dapat menjaga daya beli masyarakat di saat harga komoditas mengalami kenaikan.
“Dalam beberapa waktu terakhir alami kenaikan adalah komoditas minyak goreng, dimana terjadi beberapa kenaikan harga dan pasokan yang belum stabil. Oleh karena itu, pemerintah sudah siapkan program kepada masyarakat untuk menjaga daya beli, khususnya terkait minyak goreng,” pungkasnya.
