Suma.id: Pada mulanya, Sumatra tak terbagi menjadi 10 provinsi. Pulau terbesar ke enam di dunia itu hanya dipimpin satu orang. Ialah Teuku Muhammad Hasan, sang putra uleebalang.
Jejak langkah Hasan bisa ditelusuri mulai dari Desa Peukan Set, yang kala itu merupakan bagian dari landschap Pineung di afdeeling Pidie, Aceh.
Hasan lahir pada 4 April 1906. Ayahnya, Teuku Bintara Pineung Ibrahim, seorang uleebalang alias penguasa lokal wilayah Pineung. Ibunya, Cut Manyak, yang juga putri uleebalang di wilayah Keumangan sekaligus keturunan Hadrami dari Yaman.
Andi Lili Evita dkk dalam Gubernur Pertama di Indonesia (2017) mencatat, berkat statusnya sebagai anak uleebalang itulah Hasan bisa memperoleh kesempatan berbeda ketimbang anak-anak Aceh lainnya. Ia berkesempatan mengikuti sekolah formal maupun informal. Di pagi hari, Hasan berangkat ke sekolah rakyat (volkschool) di Lampoh Saka. Sementara malam harinya, ia mengikuti pendidikan agama yang diadakan di balai pengajian milik Teungku Alibasyah, wakil kadhi (hakim agama) di landschap Pineung.
Baca: Sumatra Apa Sumatera?
“Hasan hanya bertahan selama dua tahun di volkschool, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah Belanda, Europeesche Lagere School (ELS), di Kota Sigli pada 1917. Ini adalah sekolah khusus bagi anak-anak bangsawan dan orang-orang terkemuka. Selama tujuh tahun di ELS, Hasan juga mulai belajar bergaul dengan anak-anak Belanda, Indo, Manado dan Ambon,” tulis Andi.
Berlayar ke Belanda
Pada usia 25 tahun, Hasan memutuskan bersekolah di Leiden University. Di pengujung 1931 itu, ia berlayar menuju Belanda. Di atas kapal Willem Rujs, Hasan berkenalan dengan banyak sesama perantau. Sesampainya di negeri tujuan, ia disambut tiga mahasiswa asal Aceh, Teuku A. Hamid, Teuku Nyak Arif, dan Anwar Ahmad.
Oleh kawan-kawan barunya itu, Hasan dikenalkan dengan lingkungan kampus Universiteit Leiden, yang berjarak sekitar 16 kilometer dari Den Haag. Tidak berselang lama, Hasan pindah ke Leiden, indekos di Schelpenkade 49 yang hanya perlu waktu sekitar 10 menit ke kampus.
“Di Universiteit (atau Rijksuniversiteit) Leiden, Hasan mendaftarkan diri di jurusan Indisch Recht atau Hukum Hindia Belanda. Hasan boleh dikatakan ‘beruntung’ karena ia berkesempatan mendapat ilmu langsung dari pakar hukum dan kebudayaan koloni yang sangat dikenal, di antaranya adalah Van Vollenhoven, Cleverings, Van den Berg, Kern, dan Snouck Hurgronje,” tulis Andi.
Sebagai mahasiswa, Hasan rajin mengikuti diskusi yang sering digelar Perhimpunan Indonesia (PI), meskipun tidak menjadi anggota tetap. Kala itu, PI dipimpin Achmad Subardjo Djojoadisurjo yang kemudian menerbitkan majalah Indonesia Merdeka.
“Pengalaman mengikuti diskusi yang berpindah-pindah lokasi, membuat Hasan berkenalan dengan Sjahrir, Mohammad Hatta, Mariah Ulfah, Rustam Effendi, Darsono, dan Soumokil. Oleh teman-temannya di PI, Hasan dijuluki sebagai ‘profesor’ karena giat belajar dan berpembawaan tenang,” tulis Andi, masih dalam buku yang sama.
Baca: Sumatra dalam Catatan Ibnu Battutah
Meski sibuk dengan dunia pergerakan, Hasan tetap bisa menuntaskan pendidikannya dengan baik. Ia berhasil mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Master of Laws) pada 1933.
Tak seluruh perjalanan hidup yang dilalui Hasan berlangsung mulus. Dia, malah punya kenangan yang membuatnya merasa cukup lama diteror trauma.
Ketika hendak pulang ke Indonesia, Hasan mengalami insiden perampasan buku di pelabuhan Ulee Lheue, Kutaraja. Buku-bukunya disita karena dicurigai berpaham pergerakan yang akan membahayakan kedudukan Pemerintah kolonial Belanda.
Walaupun tidak sempat ditahan, Hasan merasa sangat terpukul dengan kejadian tersebut
Insiden yang tak disukanya itu, pada akhirnya turut menggelorakan semangat di dadanya untuk turut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hasan memutuskan bergabung dengan organisasi Muhammadiyah sebagai konsul di bawah pimpinan R.O. Armadinata.
“Hasan juga bergabung sebagai bendahara Bompa atau Badan Oentoek Membantu Perang Asia Timur Raya di Medan. Badan ini diketuai Karim M.S., Moh. Yusuf, dr. Pirngadi, drh. Abdul Manaf, dan Sugondo Kartoprodjo. Berselang setahun dari pengumuman janji kemerdekaan itu, Hasan diminta oleh Somubuco Handa untuk menjadi anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai utusan dari Sumatra,” tulis Andi.
Hasan pun menerima permintaan keterlibatannya dalam kepanitiaan tersebut. Ia berangkat ke Jakarta pada 13 Agustus 1945 bersama Moh. Amir. Penunjukkan ini menjadi penanda babak baru dalam kehidupan Teuku Muhammad Hasan.
Penemu “Ketuhanan Yang Maha Esa”
Dalam perjalanan menuju Jakarta, Hasan singgah di Singapura. Bersama Sukarno dan Hatta, ia lantas menumpang pesawat Jepang menuju Ibu Kota.
“Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar rapat di gedung bekas Raad van Indië di Pejambon untuk menetapkan Undang-undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Pada rapat itu, utusan dari berbagai daerah dan golongan menyampaikan usul dan pendapatnya agar dipertimbangkan sebagai dasar negara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ada dorongan dari beberapa golongan untuk menyertakan kebutuhan mayoritas tersebut dalam dasar negara,” tulis Andi.
Ketegangan tidak terelakkan ketika Ki Bagus Hadikusumo, delegasi dari Muhammadiyah Yogyakarta, meminta agar dalam rancangan Preambule Undang-Undang Dasar, dan Pasal 29 ayat 1, ditambahkan kalimat, “Dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Mohammad Hatta kewalahan dengan argumentasi Ki Bagus. Karena jika tidak menampung kepentingan kelompok Muhammadiyah, kemungkinan tuntutan tersebut melebar ke kelompok Muslim lainnya. Hatta, kemudian mengutus Hasan untuk membujuk Ki Bagus agar bersedia memikirkan ulang usulannya.
Hasan pun melakukan perundingan dengan Ki Bagus. Ia mengajukan bahwa perlu kesatuan yang teguh, terutama dalam menyusun dasar negara agar tidak mengalami perpecahan.
“Antara lain saya mengemukakan bahwa dalam perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Air perlu persatuan yang bulat dari semua golongan untuk menghadapi musuh bersama, jangan sampai Belanda memecah belah kita sama kita dan mempergunakan golongan Kristen dan lain-lain melawan golongan Islam dan sebagainya.” tulis Andi, mengutip memoar Teuku Muhammad Hasan.
Setelah perbincangan yang panjang, ide Hasan disepakati utusan lain untuk menggantikan kalimat usulan Ki Bagus Hadikusumo dengan formulasi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
“Rapat persiapan tersebut juga menjadi awal pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai badan perhimpunan bagi wakil rakyat Indonesia di pusat, pusat-daerah dan di daerah-daerah untuk menyelenggarakan perpindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke pemerintah Republik Indonesia. KNI disahkan pada 22 Agustus 1945,” tulis Andi.
Dalam skema KNI, pembagian wilayah terpilah atas pusat-daerah. Yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Fungsi utama KNI adalah menjembatani aspirasi politik daerah dan pusat, agar dapat mencapai tujuan bersama sebagai bangsa yang merdeka.
“Dari rapat ini pula, pemerintah pusat mengambil keputusan pada 29 September 1945 bahwa Sumatra akan menjadi satu provinsi dan dipimpin oleh satu gubernur. Dr. Amir merekomendasikan agar Teuku Mohammad Hasan ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera. Pertimbangannya, Hasan memiliki pendidikan yang tinggi dan pengalaman bekerja dalam bidang pemerintahan,” tulisnya.
Hasan resmi menjabat sebagai Gubernur Sumatra per 22 Agustus 1945. Dia mengemban amanat tersebut hingga 1948.
Kiprah Sang Gubernur
Masa-masa awal kepemimpinan Hasan diwarnai dengan maraknya kemunculan kelompok-kelompok pro-Belanda di Sumatra. Kala Amir dan Hasan kembali dari Jakarta menuju Sumatra pada 28 Agustus melalui Lubuk Sikaping, Kota Nopan, Padang, keduanya mendengar kabar bahwa para sultan di Sumatra Timur telah mengambil alih kekuasaan dan membentuk komite persiapan penyambutan Belanda atau Comite van Ontvangst.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mohammad Hasan mengeluarkan dekrit pertama pada 3 Oktober, berisikan ultimatum bahwa siapa pun harus menerima perintah langsung dari otoritas Republik dan berhenti bekerja dari kantor yang tidak boleh mengibarkan bendera merah putih.
Para pemuda yang bekerja di berbagai kantor sektor kunci seketika mematuhi arahan itu. Sementara di beberapa kantor, seperti di kantor pos dan stasiun kereta api, pengibaran bendera mengalami kesulitan. Koran Soeloeh Merdeka diterbitkan sejak saat itu untuk menyebarluaskan kabar mengenai pengangkatan pejabat di Sumatra.
“Kekuatan gerakan pro-Republik pada akhirnya menjadi kian besar. Barulah pada 6 Oktober bendera Merah Putih secara resmi berkibar pada rapat akbar di alun-alun kota yang dihadiri ribuan peserta,” tulis Andi.
Pada 1946, atas dukungan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin dan Menteri Dalam Negeri Mr. Hermani, Gubernur Teuku Muhammad Hasan menerbitkan ketetapan Gubernur Sumatra Nomor 8/MGS tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera (DPS) pada 12 April 1946. Badan ini memiliki tujuh anggota, termasuk ketua, dari berbagai wilayah.
Hasil pertemuan perdana DPS menetapkan bahwa Sumatra dibagi menjadi tiga provinsi, yakni Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur Muda.
“Sidang perdana DPS diadakan pada 17 April 1946. Sebanyak 62 anggota yang hadir disumpah terlebih dulu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra. Pelantikan anggota DPS bersamaan dengan kunjungan perdana pemerintah pusat ke Sumatra,” tulis Andi.
Di pengujung 1948, Hasan terlibat penyelamatan pemerintahan pusat dari kekosongan Agresi Militer Belanda II. Inisiatif Hasan dilakukan bersama para tokoh nasional lainnya yang berada di Sumatra, termasuk Syafruddin Prawiranegara.
Dari Bukittinggi, Sumatra Barat, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai pembuktian kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih berdiri meskipun para pimpinan seperti Sukarno, Hatta, serta Sutan Sjahrir dikabarkan telah ditangkap Belanda.
Di PDRI, Hasan menjabat sebagai wakil ketua sekaligus Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, serta Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
