Suma.id: Pemerintah Tiongkok mengecam bantuan kemanusiaan yang diberikan Taiwan untuk Ukraina. Mereka juga menganggap sanksi yang diberikan Taiwan kepada Rusia sebagai cara untuk mengambil untung dari kesulitan negara lain.
Kecaman Beijing disampaikan setelah Taipei mengumumkan akan mengirim lebih banyak dana yang disumbangkan oleh masyarakat untuk pengungsi.
Perang di Ukraina telah mengumpulkan simpati luas di Taiwan, dengan banyak yang melihat kesejajaran antara invasi Rusia dan ancaman militer yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Taiwan sendiri bergabung dalam sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia.
Ditanya tentang bantuan dan sanksi Taiwan pada konferensi pers di Beijing, Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Tiongkok mengatakan, pemerintah Taipei sedang mencoba mengaitkan masalah ini untuk tujuannya sendiri.
“Otoritas Partai Progresif Demokratik menggunakan masalah Ukraina untuk memvalidasi keberadaan mereka dan mendukung isu panas, mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain,” ucap Zhu mengacu pada partai yang berkuasa di Taiwan.
“Upaya mereka untuk menghasut konfrontasi dan menciptakan permusuhan melalui manipulasi politik tidak akan berhasil,” sambungnya, dilansir dari Malay Mail, Rabu, 16 Maret 2022.
Pemerintah Taiwan mengatakan, mereka memiliki kewajiban untuk berdiri bersama negara demokrasi lainnya untuk Taiwan.
Pada Selasa malam, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengumumkan memberikan donasi kedua senilai USD11,5 juta (setara Rp164,5 miliar) untuk pengungsi Ukraina. Awal bulan ini, mereka memberikan sumbangan USD3,5 juta.
Bahkan, Presiden Tsai Ing-wen dan beberapa pejabat tinggi lain memberikan gaji satu bulan mereka untuk bantuan ke Ukraina.
“Selama konflik ini, orang-orang Taiwan telah menunjukkan belas kasih yang tak terbatas,” kata Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu.
Tiongkok, yang menolak untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina mengatakan, Palang Merah mereka akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 5 juta yuan (sekitar Rp11,2 miliar) ke Ukraina. Bantuan ini yang pertama diumumkan pihak Beijing secara publik sejak perang terjadi.
