Suma.id: Penataan kota Palembang terus dilakukan, termasuk menata kawasan kumuh. Sebab, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatra Selatan, mencatat masih ada 4.500 rumah tidak layak huni di wilayahnya. Kondisi rumah-rumah yang tidak layak huni berpotensi membentuk permukiman kumuh.
“Jadi di akhir masa jabatan saya sebagai Wali Kota Palembang pada 2023, ada 4.500 rumah yang belum (layak) akan segera dituntaskan,” kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo, Selasa, 12 Juli 2022.
Harnojoyo mengatakan selain dari APBD, pihaknya akan berkolaborasi dengan CSR dari BUMN dan BUMD untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
“Sesuai dari visi misi saya yakni memenuhi target 100 persen air minum, 0 persen zona kumuh, dan 100 persen sanitasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Palembang, Affan Prapanca, menambahkan penuntasan rumah tidak layak agar tidak menjadi kawasan kumuh masih terus dilakukan dengan kerja sama pihak Balai Perumahan, CSR, lembaga dan swasta.
“2022 ini masih tersisa 4.000-an unit. Upaya sebelumnya dengan program Bansos RTLH (rumah tidak layak huni,” kata Affan.
Ia menyebutkan, program RTLH yang berjalan tahun ini dari balai penyedia perumahan, yang ditangani di Palembang ada 250 unit. Jumlah ini menurun dari tahun lalu 600 unit. “Ada juga bantuan dari Baznas, bantuan asosiasi perumahan, dan lainnya,” kata Affan.
