Suma.id: Persoalan minyak goreng di masyarakat makin tak menentu, kestabilan harga dan stok tak kunjung terwujud meski pemerintah telah mengeluarkan aturan. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengusut masalah harga hingga kelangkaan minyak goreng. Pansus diharapkan bisa memberikan jalan keluar.
“Diharapkan melalui pansus dapat merekomendasikan solusi tepat yang bisa segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng,” kata Dedi, Kamis, 17 Maret 2022.
Dedi menilai pansus juga menjadi respons kekecewaan parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi. Sebab, Lutfi dua kali mangkir dalam rapat kerja gabungan membahas penyelesaian krisis minyak goreng.
Rapat kerja gabungan sendiri meliputi Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas pengendalian harga, stok pangan pokok menjelang Ramadan. Rapat juga membahas tata kelola kebijakan pupuk, pasokan, dan harga gas untuk produksi pupuk.
“Jadi saya lebih setuju untuk dibentuk pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” ujar dia.
Dedi mengatakan melalui pansus, legislatif bisa merekomendasikan solusi tepat yang wajib dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng. Jika ditemukan adanya ekspor berlebihan, pansus dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat.
Dedi mengaku sempat mengecek stok minyak goreng di pasaran dan ternyata stoknya kosong. Khusus di toko modern, kata dia, setiap kali ada pengiriman minyak goreng langsung diserbu konsumen hingga terjadi antrean dan habis. Persoalan ini tak boleh dibiarkan berlarut.
