Suma.id: Universitas Jambi melalui program Matching Fund melakukan pemberdayaan bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang bermukim di Provinsi Jambi tersebut.
“Program ini merupakan bagian dari skema implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikembangkan oleh Universitas Jambi, ” ujar Rektor Universitas Jambi, Prof Sutrisno dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.
Program tersebut merupakan kolaborasi Universitas Jambi dengan PT Sari Aditya Loka dan Forum Multi Pihak Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam.
Melalui program tersebut, sebanyak 36 mahasiswa dari Universitas Jambi melakukan implementasi ilmu pengetahuannya untuk memberdayakan Suku Anak Dalam atau SAD di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kegiatan berdurasi waktu sekitar 2,5 bulan di permukiman SAD tersebut.
Sutrisno menjelaskan program Matching Fund ini merupakan bentuk sinergi antara dunia usaha, industri dan institusi perguruan tinggi. Untuk tema besar yang diusung pada program kali ini adalah “Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.
“Kami ingin menunjukkan pentingnya Universitas Jambi dalam membuka ruang belajar di luar kampus kepada para mahasiswa agar mereka bisa mendapatkan pengalaman berharga yang bermanfaat,” kata dia.
Ketua Tim Matching Fund UNJA, Dr Fuad Muchlis menjelaskan dalam program ini pihaknya melibatkan partisipasi banyak pihak, mulai dari mahasiswa, komunitas SAD, warga desa penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan Balai TNBD.
“Program ini merupakan bagian dari skema implementasi MBKM yang dikembangkan oleh Unja. Artinya berbagai aktivitas yang dilakoni mahasiswa selama di lapangan bisa direkognisi menjadi kegiatan akademik hingga 20 SKS, baik mata kuliah tertentu yang relevan, KKN tematik hingga tugas akhir skripsi,” kata Fuad.
Program itu terdiri dari tiga topik utama. Pertama, upaya pemberdayaan ekonomi antara lain meliputi kegiatan inventarisasi dan pengolahan tanaman obat di TNBD serta budidaya melalui pembuatan demplot tanaman endemik dan kehutanan.
Kedua, pemberdayaan pendidikan, terkait pengembangan kurikulum dan modul pembelajaran SAD, penyusunan draf kebijakan model pendidikan SAD. Berikutnya adalah pemberdayaan sosial.
“Di sini meliputi pengintegrasian sistem sosial SAD dengan pemerintahan desa setempat, fasilitasi registrasi kependudukan bagi SAD dan membangun kesadaran hukum bagi SAD,” ujar Fuad.
Kegiatan yang didukung penuh oleh Dirjen Dikti Kemendikbudristek melibatkan 36 orang mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu (Prodi) di Unja serta satu orang mahasiswa dari Polbangtan Bogor. Kegiatan itu akan berlangsung hingga Desember 2021.(ANT)
