Suma.id: Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi dinilai sebagai masalah dalam negeri Myanmar. Indonesia maupun negara lain di ASEAN tidak bisa melakukan apa-apa dalam menghadapi situasi ini.
“Dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa negara-negara ASEAN tidak akan melakukan intervensi (non-interference) dalam masalah domestik suatu negara,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Senin, 1 Februari 2021.
Oleh karenanya, kata Hikmahanto, sikap Indonesia adalah menghormati hal ini dengan tidak melakukan apa-apa sampai ada kepastian dari pemerintah yang sah.
“Yang pasti Indonesia tidak bisa turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar,” imbuhnya.
Ia mengimbau pemerintah Indonesia tidak perlu membuat pernyataan apapun yang bisa dipersepsi oleh pemerintahan yang mengkudeta sebagai campur tangan. Indonesia, kata dia, cukup mengamati saja perkembangan situasi di Myanmar sembari memberi peringatan kepada WNI yang ada di Myanmar.
“Indonesia harus membiarkan pemerintahan kudeta melakukan konsolidasi,” serunya.
Meski demikian, lanjut Hikmahanto, hal tersebut tidak akan dilakukan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Mereka akan mengecam tindakan pemerintahan kudeta karena peralihan kekuasaan tidak dilakukan secara demokratis.
Namun, hal tersebut akan berbeda jika ada perlawanan dari masyarakat Myanmar dan akhirnya Aung San Suu Kyi berkuasa lagi.
“Tapi kalau kudeta oleh militer yang menggunakan senjata, maka yang bisa menekan agar Suu Kyi kembali adalah masyarakat internasional,” terangnya.
Masyarakat internasional bisa melakukan embargo ke Myanmar bila pemerintahan kudeta tidak segera mengembalikan kekuasaan ke Suu Kyi. Namun, imbuhnya, proses tersebut akan banyak mengalami kendala karena konsentrasi dunia adalah menangani pandemi virus korona (covid-19).
