Suma.id: Pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai untuk mengatasi dampak kenaikan BBM. Namun, Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mencatat ada 54.624 keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi penyesuaian harga bahan bakar minyak dari pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam, Leo Putra, mengatakan sekitar 36 ribu KPM di daerah tersebut sudah diberikan bantuan dari pemerintah pusat baik melalui PKH, bantuan pangan non-tunai maupun BLT BBM.
“Pemprov minta Pemda untuk verifikasi data penerima BLT, di Kota Batam sebanyak 54.624 KPM/KK, angka itu adalah dari DTKS yang tidak dapat bansos atau belum pernah,” kata Leo, Jumat, 30 September 2022.
Saat ini pihaknya sedang tahap verifikasi calon penerima BLT BBM melalui kecamatan dan kelurahan setempat.
“Menindak lanjuti hal tersebut Pemkot Batam sudah menyurati seluruh camat untuk memverifikasi 54.624 KK itu yang terbagi di 12 kecamatan. Nanti camat membagi lagi per kelurahan untuk verifikasi per orang,” ujar Leo.
Leo menyampaikan tahap verifikasi calon penerima BLT BBM tersebut diperkirakan selesai pada awal bulan Oktober.
“Di awal batas verifikasi itu sampai tanggal 23 September kemarin. Dinsos turun ke semua kecamatan memantau pelaksanaan verifikasi dan memang masih banyak masalah yang ditemui sehingga mereka minta waktu tambahan supaya hasilnya lebih maksimal dan kita kasih waktu lagi ke camat. Jadi harapan kami awal Oktober ini semua camat sudah selesai verifikasinya,” ujar dia.
Sementara itu, Pemkot Batam menyiapkan bansos bagi warga yang tidak dapat BLT BBM dengan total alokasi anggaran sebesar Rp16,3 miliar.
“Anggaran itu akan diambil dari dana transfer umum 2 persen, kemudian dana transfer daerah 2 persen dan dibantu juga dengan dana BTT APBD Batam,” ujar dia.
Setiap penerima bansos akan mendapatkan senilai Rp300 ribu per KPM dengan penyaluran sekali saja.
“Jadi 1 KK dapat Rp300 ribu dan satu kali saja disalurkannya,” jelas Leo.
