Suma.id: Penyelenggaran pesta demokrasi memang mengeluarkan biaya tidak sedikit. Namun, pendanaannya disorot Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK, Firli Bahuri, mengumpulkan Kepala Daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah, di Semarang untuk peneguhan integritas mereka sebagai Kepala Daerah.
“Korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan, dan keserakahan. Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat,” kata Firli, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 11 November 2021.
Firli meminta kepada Kepala Daerah di Jateng supaya tidak perlu takut dengan KPK. “KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan,” ujar Firli menegaskan.
Firli mengaku kajian internal KPK menemukan keterkaitan antara korupsi dengan kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut Firli, 82 persen pendanaan Pilkada dibiayai oleh sponsor.
“Kajian kita, memang pelaksanaan Pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi. Banyak aktivitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor,” terang Firli.
Firli mengaku sudah mengusulkan kepada pemerintah agar ke depan biaya pelaksanaan pilkada bisa ditanggung negara. “Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi,” jelasnya.
KPK mengumpulkan Kepala Daerah se-Jateng di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, turut menjadi pemateri seputar pencegahaan korupsi.
Ganjar mengatakan sengaja mengumpulkan seluruh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mendengarkan langsung program pencegahan korupsi dari KPK.
“Jadi kemarin saya ditelpon Pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati dan Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi,” ungkap Ganjar.
Selama ini, kata Ganjar, koordinasi pencegahaan korupsi dengan KPK sudah berjalan baik. Bahkan, Kepala Daerah se-Jawa Tengah sudah terkumpul dalam satu grup WhatsApp bersama pimpinan KPK.
“Kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan,” terang Ganjar menekankan.
Menurut Ganjar, titik rawan korupsi di daerah terjadi pada seputar jual beli jabatan, kolusi, pungli,dan perizinan. “Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap,” ungkap Ganjar.
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyumas, Achmad Husein, mengadu soal ketakutannya saat menjadi kepala daerah terkena operasi tangkap tangan KPK. “Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah,” terang Achmad Husein.
Sementara Bupati Batang, Wihaji, mengatakan banyak Kepala Daerah melakukan korupsi karena menerima biaya operasional yang kecil. Padahal, dia sudah mengeluarkan ongkos besar saat ikut pilkada.
“Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan Kepala Daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang,” tegas Wihaji.
