SUMA.ID – Kasus ISPA akibat karhutla menjadi perhatian menyusul meningkatnya jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di beberapa daerah menyebabkan masyarakat terpapar asap, sehingga risiko gangguan pada saluran pernapasan turut menjadi perhatian.
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang berada di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Prof Tjandra menyampaikan bahwa jumlah kasus yang mencapai puluhan ribu orang perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, penanganan terhadap masyarakat yang terpapar asap karhutla perlu dilakukan secara serius, terutama untuk mengetahui kondisi kesehatan paru-paru warga yang terdampak.
Kasus ISPA Akibat Karhutla Capai 174.694 Kasus
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan terdapat 174.694 kasus ISPA yang berkaitan dengan karhutla selama periode Agustus hingga September 2026.
Data tersebut dikumpulkan dari 63 kabupaten dan kota yang berada di tujuh provinsi terdampak. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa dampak kesehatan akibat karhutla tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Paparan asap dapat memengaruhi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di wilayah dengan kualitas udara yang terganggu.
Dari total kasus yang tercatat, sebanyak 40.363 pasien merupakan balita atau anak berusia 0 hingga 5 tahun.
Kelompok balita menjadi salah satu perhatian karena mereka termasuk kelompok usia yang memerlukan perhatian khusus ketika menghadapi gangguan kesehatan, termasuk masalah yang berkaitan dengan sistem pernapasan.
Data tersebut juga menjadi dasar penting bagi pemerintah dan tenaga kesehatan untuk terus memantau kondisi masyarakat selama karhutla masih terjadi.
Pemeriksaan Kesehatan Paru untuk Warga yang Terpapar
Melihat banyaknya masyarakat yang mengalami ISPA, Prof Tjandra menyarankan agar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) turut dimanfaatkan untuk masyarakat yang terdampak karhutla.
Menurutnya, pemeriksaan dapat dibuat lebih spesifik untuk mengetahui kondisi paru-paru warga yang mengalami paparan asap. Pemeriksaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasien.
Beberapa pemeriksaan yang dapat dipertimbangkan antara lain anamnesis atau wawancara medis mengenai keluhan dan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik paru, serta spirometri untuk menilai fungsi paru.
Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan tambahan seperti rontgen toraks juga dapat dilakukan apabila dinilai diperlukan oleh tenaga medis.
Pemeriksaan kesehatan menjadi penting karena paparan asap tidak selalu menimbulkan keluhan dengan tingkat yang sama pada setiap orang. Kondisi kesehatan, usia, serta tingkat paparan dapat menjadi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan evaluasi.
Selain pemeriksaan yang berkaitan dengan paru-paru, Cek Kesehatan Gratis juga dapat digunakan untuk mengantisipasi atau menemukan masalah kesehatan lain sesuai kebutuhan pasien.
Karhutla Masih Berdampak di Sejumlah Wilayah
Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Asap yang muncul akibat kebakaran dapat menyebabkan kualitas udara di kawasan terdampak mengalami penurunan.
Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian karena masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah situasi udara yang kurang baik.
Wilayah yang masuk dalam pencatatan Kemenkes tersebar di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Dengan cakupan wilayah yang cukup luas, penanganan kesehatan masyarakat membutuhkan pemantauan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta fasilitas kesehatan.
Ketersediaan tenaga medis juga menjadi salah satu faktor penting, khususnya di daerah yang mengalami dampak karhutla secara langsung.
Ada Dorongan Menetapkan Wilayah Terdampak sebagai KLB
Persoalan kesehatan akibat karhutla juga mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan wilayah terdampak karhutla sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB. Pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan meningkatnya jumlah kasus ISPA, termasuk pada kelompok balita.
Menurut Irma, semakin luasnya dampak karhutla dan bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami ISPA membutuhkan respons pemerintah yang lebih optimal.
Dorongan tersebut juga mencakup peningkatan dukungan tenaga medis di wilayah yang terdampak. Ia meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan penyaluran tenaga kesehatan agar masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan dapat memperoleh layanan.
Penetapan status KLB sendiri merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan penilaian dan ketentuan kesehatan masyarakat yang berlaku. Karena itu, dorongan dari sejumlah pihak tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah mengenai status wilayah terdampak.
Balita Menjadi Salah Satu Kelompok yang Perlu Diperhatikan
Dari data Kemenkes, sekitar 40 ribu pasien dari total kasus yang tercatat merupakan balita berusia 0 hingga 5 tahun.
Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kelompok anak-anak di wilayah yang mengalami paparan asap karhutla. Orang tua atau pengasuh perlu memperhatikan kondisi kesehatan anak dan mengikuti informasi kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis maupun pemerintah daerah.
Apabila anak mengalami keluhan kesehatan, pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dapat menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan sesuai kondisi masing-masing.
Masyarakat juga perlu mengikuti informasi mengenai kualitas udara dan perkembangan karhutla di wilayah tempat tinggal. Langkah pencegahan dapat disesuaikan dengan arahan dari otoritas kesehatan dan pemerintah setempat.
Pemerintah Didorong Memperkuat Layanan Kesehatan
Meningkatnya jumlah kasus ISPA membuat penguatan layanan kesehatan di daerah terdampak menjadi salah satu perhatian.
Selain menyediakan pemeriksaan, fasilitas kesehatan perlu mampu menangani masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Dukungan tenaga medis menjadi penting terutama di daerah yang menghadapi dampak karhutla secara langsung.
Program pemeriksaan kesehatan yang sudah tersedia juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan deteksi terhadap gangguan kesehatan. Pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan apabila tenaga medis menemukan indikasi atau keluhan yang memerlukannya.
Dengan jumlah kasus yang cukup besar dan wilayah terdampak yang tersebar, pemantauan kondisi kesehatan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan selama situasi karhutla berlangsung.
Pentingnya Memantau Kondisi Kesehatan Selama Karhutla
Karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat di wilayah yang terpapar asap.
Data 174.694 kasus ISPA yang dicatat Kemenkes pada periode Agustus hingga September 2026 menjadi perhatian dalam upaya penanganan dampak kesehatan akibat karhutla. Dari jumlah tersebut, lebih dari 40 ribu kasus terjadi pada balita.
PDPI mendorong agar masyarakat terdampak mendapatkan perhatian kesehatan, termasuk pemeriksaan yang berkaitan dengan kondisi paru-paru. Sementara itu, terdapat pula dorongan dari anggota DPR untuk memperkuat layanan kesehatan dan mempertimbangkan status KLB di wilayah terdampak.
Masyarakat yang berada di daerah terdampak sebaiknya terus mengikuti informasi resmi mengenai kondisi karhutla dan kualitas udara. Apabila mengalami keluhan kesehatan, terutama gangguan pernapasan, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dapat dilakukan untuk mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.
Pada saat yang sama, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
