SUMA.ID – Bandar Lampung, 29 Agustus 2025 – Kualitas layanan publik menjadi elemen krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terukur, dan adaptif menjadi kunci utama untuk memastikan pelayanan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pentingnya SOP yang Spesifik dan Fleksibel
Akademisi Universitas Lampung (Unila), Arif Sugiono, menyoroti bahwa penyusunan SOP harus dirancang secara spesifik, mudah diterapkan, dan fleksibel untuk mengakomodasi perubahan. “SOP yang ideal harus terperinci, dapat diaudit, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Organisasi perlu lincah dalam merancang SOP agar layanan publik terus meningkat,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada 27 Agustus 2025.
Arif menjelaskan bahwa DJKN saat ini mengelola empat layanan utama, sedangkan KPKNL menangani 11 layanan inti yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Banyaknya jenis layanan menunjukkan betapa pentingnya SOP yang terstruktur. Jika prosedurnya jelas, pelayanan akan lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat,” tambahnya.
Forum Konsultasi Publik sebagai Sarana Edukasi
Menurut Arif, Forum Konsultasi Publik DJKN harus menjadi wadah edukasi untuk membantu masyarakat memahami mekanisme layanan. Pemahaman yang baik tidak hanya memungkinkan masyarakat memanfaatkan layanan dengan optimal, tetapi juga mendorong mereka untuk turut mengawasi kualitas pelayanan. “SOP harus disusun secara inklusif dan diikuti dengan edukasi publik agar masyarakat mengetahui hak serta kewajiban mereka,” katanya.
Dorongan Transformasi Digital
Arif juga mendorong Kementerian Keuangan untuk mempercepat digitalisasi di seluruh lini layanan publik. Transformasi digital diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. “Kemenkeu harus memanfaatkan momentum ini dengan menerapkan digitalisasi secara menyeluruh. Ini akan mempermudah akses masyarakat dan memastikan transparansi yang nyata,” ungkapnya.
Integritas sebagai Fondasi
Selain aspek teknis, Arif menegaskan bahwa integritas menjadi landasan utama dalam penyusunan dan penerapan SOP. Tanpa integritas, SOP hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata. “Integritas harus menjadi inti dari setiap prosedur. Isu-isu yang berkaitan dengan pelayanan publik harus diperhatikan secara serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
