Suma.id: Bulog diminta serius memastikan ketersediaan stok pangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan adanya data yang perlu disinkronisasi karena berperan penting terhadap kebijakan pangan masyarakat Indonesia, pinta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.
Sarmuji saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di Sragen, Jawa Tengah. “Komisi VI datang untuk memastikan adanya sinkronisasi data terkait ketersediaan stok pangan,” dilansir dari keterangan tertulisnya, Senin, 21 November 2022.
Ia menambahkan Kementerian Pertanian selalu mengatakan data stok pangan di Indonesia melimpah. Namun, tambahnya, kenyataan di lapangan tidak. “Jika data dan di lapangan melimpah dan (kenapa) kita harus mengimpor. Itu sangat merugikan petani setempat, otomatis harga turun drastis. Jadi, hal ini penting sebagai bentuk verifikasi kita datang ke sini,” tegas Sarmuji.
Terlepas dari itu, Sarmuji melihat adanya manfaat praktis dari terobosan Rice Milling Unit (RMU) kepada petani sekitar. Langkah ini, tegasnya, perlu diapresiasi karena Bulog telah memberikan terobosan RMU yang terintegrasi. Sekaligus RMU ini, lanjutnya, bisa menjadi role model bisnis pertanian di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
“Saya senang hari ini bisa melihat langsung Rice Milling Unit yang sudah terintegrasi. Ada mesin pengeringnya, ada gudangnya, serta ada penggilingannya. Artinya, Bulog di Kabupaten Sragen ini benar-benar proper (ideal). Saya harap Bulog terus upayakan kondisi ketersediaan pangan tetap stabil dan terpenuhi, agar rakyat tidak kekurangan kebutuhan pangan,” tukasnya,
Lebih lanjut, ia menyatakan, Bulog juga harus melakukan pembelian yang cukup pada saat panen. Hal ini bertujuan supaya stok beras terjaga di gudang-gudang Bulog, serta harga yang lebih terjaga, khususnya di kalangan petani.
“Kita harus siap pada saat harga beras naik. Bulog harus melakukan stabilisasi dengan mengeluarkan cadangan berasnya. Tetapi, hal ini juga harus didukung beberapa kebijakan mitra kami lainnya, termasuk Kementerian Pertanian,” tutupnya.
