Bandar Lampung, suma.id — Perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terkait nasib aplikasi TikTok akhirnya menemui titik terang. Kedua negara telah mencapai kesepakatan awal (framework deal) yang memungkinkan TikTok tetap beroperasi di AS, dengan syarat utama pengalihan kepemilikan dan kontrol operasional kepada investor Amerika. Kesepakatan ini tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan geopolitik antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Algoritma TikTok: Lisensi Jadi Solusi
Fokus utama dalam kesepakatan ini adalah algoritma rekomendasi TikTok, yang dianggap sebagai aset strategis oleh ByteDance, perusahaan induk TikTok asal Tiongkok. Tiongkok menegaskan bahwa algoritma ini tidak akan diserahkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, algoritma akan dilisensikan untuk digunakan oleh entitas TikTok di AS. Dengan pendekatan ini, ByteDance dapat mempertahankan kendali atas teknologi intinya, sementara AS mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi sesuai regulasi lokal.
Latar Belakang dan Isu Keamanan
Kesepakatan ini muncul di tengah tekanan regulasi AS yang mengkhawatirkan potensi akses pemerintah Tiongkok terhadap data pengguna TikTok. Kekhawatiran ini mencakup risiko penyalahgunaan informasi pribadi dan pengaruh algoritma dalam penyebaran konten. Untuk mengatasi isu tersebut, TikTok AS akan menjadi entitas independen dengan mayoritas saham dimiliki investor Amerika, sementara ByteDance hanya diperbolehkan memegang saham minoritas.
Selain itu, dewan direksi entitas baru akan didominasi oleh warga atau perusahaan AS, dengan satu anggota khusus yang ditunjuk pemerintah AS untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar keamanan nasional. Data pengguna TikTok di AS juga wajib disimpan di dalam negeri, dengan Oracle ditunjuk sebagai penyedia layanan hosting di Texas untuk memastikan operasional sesuai regulasi.
Tenggat Waktu dan Regulasi Divest-or-Ban
Kontroversi TikTok di AS telah berlangsung sejak lebih dari setahun lalu, dipicu oleh undang-undang “divest-or-ban” yang disahkan pada 2024. Regulasi ini mewajibkan ByteDance untuk menjual aset TikTok di AS atau menghadapi larangan operasional. Presiden AS Donald Trump memperpanjang tenggat waktu implementasi kesepakatan hingga 16 Desember 2025, memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan detail teknis.
Sebelumnya, Tiongkok menolak keras penyerahan algoritma rekomendasi, yang dianggap sebagai inti dari keunggulan kompetitif ByteDance. Solusi lisensi menjadi jalan tengah yang memungkinkan kedua pihak mencapai kesepakatan tanpa mengorbankan kepentingan inti masing-masing.
Implikasi Geopolitik dan Masa Depan TikTok
Kesepakatan ini bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan cerminan dinamika geopolitik antara AS dan Tiongkok. Keberhasilan implementasi akan menentukan kelanjutan operasional TikTok di pasar AS, yang memiliki ratusan juta pengguna aktif. Lebih jauh, kesepakatan ini bisa menjadi preseden penting dalam regulasi platform digital global, terutama terkait isu privasi data dan pengaruh teknologi asing.
Mengapa Kesepakatan Ini Penting?
- Keamanan Data: Penyimpanan data di AS oleh Oracle menjamin kepatuhan terhadap regulasi privasi lokal.
- Kontrol Operasional: Investor AS akan memegang kendali mayoritas, mengurangi risiko pengaruh asing.
- Geopolitik Teknologi: Kesepakatan ini menunjukkan bagaimana negosiasi bisnis dapat mencerminkan ketegangan politik global.
Dengan langkah ini, TikTok diharapkan dapat terus berkembang di AS sambil memenuhi tuntutan keamanan nasional. Namun, keberhasilan penuh masih bergantung pada penyelesaian detail teknis dan kerja sama lintas negara dalam beberapa bulan mendatang.
