Suma.id: Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengeluarkan larangan kawin kontrak. Aturan itu untuk mencegah maraknya praktek tersebut antara wisatawan asing dengan warga, terutama di kawasan Cipanas-Puncak yang dinilai dapat merugikan kaum perempuan.
“Kami akan segera membuat peraturan bupati terkait larangan kawin kontrak, mencakup larangan secara umum untuk warga lokal, luar kota dan wisatawan asing,” kata Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur Jumat, 4 Juni 2021.
Ia menjelaskan, hingga saat ini praktek kawin kontrak masih tetap terjadi seiring tingginya angka wisatawan asing yang datang ke Cianjur, terutama wisatawan timur tengah.
Berdasarkan fatwa ulama, tambah dia, tidak memperbolehkan kawin kontrak karena dapat merendahkan derajat dan merugikan kaum perempuan. “Kami merasa berdosa kalau membiarkan hal tersebut terus terjadi, sehingga kami tengah menggodog perbup dan sanksi agar ada efek jera,” katanya.
Ketua Harian P2TP2A Cianjur, Lidya Indiyani Umar, mengatakan sepanjang 2021 mendapat tiga laporan terkait kawin kontrak yang merugikan perempuan di Cianjur.
Ia menjelaskan, dari tiga laporan tersebut, perempuannya dalam kondisi hamil, namun ditinggalkan pasangannya karena masa kawin kontrak sudah habis. Sehingga korban terpaksa harus menanggung beban sendiri untuk membesarkan anak dalam kandungannya.
“Kami mendukung adanya perbub yang melarang kawin kontrak berikut dengan sanksi tegas agar tidak ada lagi praktek kawin kontrak di Cianjur. Sebab, selama ini masih terjadi dengan bukti masuknya tiga laporan terkait kawin kontrak, dimana kondisi perempuannya sedang hamil,” katanya.
Hal tersebut, ungkap dia, selain merugikan korban, juga akan berdampak luas terhadap tumbuh kembang anak. Termasuk saat mengurus administrasi kependudukan, karena sebagian besar pria yang melakukan kawin kontrak merupakan wisatawan asing.
